Seputar Info 2: Desember 2023

Minggu, 10 Desember 2023

Maba Teknik Mesin UMJ Ikuti Pra Latihan Dasar Kepemimpinan

Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FT UMJ) menggelar kegiatan kaderisasi Pra Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (Pra-LDKM) bagi mahasiswa baru (maba) Program Studi Teknik Mesin. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Djoeanda dan Army Camping Ground Bogor pada 30 November – 3 Desember 2023.

Pelaksanaan Pra LDKM dihadiri oleh Wakil Dekan III FT UMJ Ir. Harwidyo Eko Prasetyo, S.T., M.T., didampingi Ketua Prodi Teknik Mesin Ir. Sulis Yulianto, S.T., M.T. Sebanyak 19 mahasiswa baru Teknik Mesin FT-UMJ mengikuti rangkaian Pra LDKM yang merupakan program kerja rutin tahunan HMM FT UMJ.

Ketua Prodi Teknik Mesin Ir. Sulis Yulianto, S.T., M.T mengatakan bahwa mahasiswa baru Teknik Mesin wajib mengikuti kegiatan ini sebagai penerus kepemimpinan, “Pra LDKM merupakan bagian dari program kerja rutin himpunan yang wajib diikuti mahasiswa baru Teknik Mesin selain sebagai pemegang estafet kepemimpinan, gerbang awal untuk pembelajaran di luar akademik, dan sebagai penerus roda kepengurusan organisasi,” ujar Sulis.

Sulis juga menambahkan bahwa Pra LDKM merupakan gerbang awal untuk mengambil dan menciptakan tindakan sebagai kepengurusan organisasi yang sehat, berkomunikasi, bersosialisasi yang baik dan tersrtuktur.

Sementara itu, Wakil Dekan III FT UMJ menyampaikan pesan terkait kepemimpinan pada mahasiswa peserta Pra LDKM. “Dalam diri seorang pemimpin itu harus SMART yaitu shiddiq, mandiri, amanah, responsif dan tabligh,” ucap Harwidyo. Lebih lanjut ia berharap mahasiswa peserta Pra LDKM bisa menjadi seorang pemimpin dan memiliki jiwa kepemimpinan yang SMART baik dalam lingkup pribadi maupun dalam organisasi ataupun lainnya.

Ketua pelaksana Azki Fi Faradies menegaskan bahwa Pra LDKM 2023 ini upaya membentuk jiwa kepemimpinan mahasiswa agar meneruskan roda kepengurusan HMM BEM FT-UMJ. Menurutnya kegiatan tersebut memberikan banyak ilmu untuk membentuk karakter dan pengembangan diri mulai dari kepemimpinan, wirausaha, hingga problem solving.

Diskusi Publik KPI-LUKW UMJ Bahas Tantangan Penyiaran di Era Digital

UKW UMJ bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia gelar diskusi publik membahas Tantangan Penyiaran di Era Digital, di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ, Senin, (4/12/2023). Diskusi ini menyoroti dinamika serta tantangan bagi dunia penyiaran di era digital saat ini.

UKW merupakan satu-satunya lembaga yang berada di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah atas inisiasi Majelis Pustaka dan Informasi Prodi Ilmu Komunikasi UMJ. Dengan misi menjadi lembaga yang terkemuka dan Islami, lembaga UKW menjadi wadah untuk mengembangkan kapasitas wartawan agar memiliki kompetensi untuk bekerja secara professional dan beretika, serta memberikan nilai tambah bagi mahasiswa di bidang ilmu komunikasi dan penyiaran serta kajian-kajian terkait dengan jurnalistik.

Direktur Lembaga UKW UMJ yang juga menjabat sebagai Dosen Publik Relation Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sekaligus Kepala Sekretariat Universitas UMJ, Dr. Tria Patrianti, M.I.KOM., mengaku bersyukur atas terselenggaranya diskusi publik yang didukung penuh oleh KPI. “Ini merupakan tantangan terbesar bagi mahasiswa untuk memahami penyiaran di era digital,” ungkap Tria.

Pada kesempatan yang sama, Dekan FISIP UMJ, Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si., mengapresiasi diskusi publik ini. Evi berharap mahasiswa dapat membuka wawasan mengenai tantangan penyiaran di era digital dan menjadi kader-kader yang baik untuk bisa memberikan informasi positif kepada masyarakat.

Diskusi publik menghadirkan tiga narasumber berkompeten yang merupakan akademisi dan pakar di bidang terkait . Anggota KPI, Amin Shabana, M.Si., sebagai narasumber pertama menyampaikan tantang sistem analog beserta tantangan yang menyertainya. Menurutnya Analog Switch Off atau penyiaran digital dengan infrastuktur set top box perlu dilakukan karena memiliki peluang yang besar bagi industri maupun disekitarnya.

Adapun tantangan pengawasan konten digital diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastuktur, regulasi, sensor, dan rating. “Tantangannya yaitu kesediaan ribuan konten hingga akhirnya harus ada kreator baru untuk bisa mengisi ruang-ruang di penyiaran digital. Ini artinya peluang untuk mahasiswa komunikasi bisa menjadi kreator di lembaga digital,” ungkap Amin. Ia juga menegaskan, tantangan di era digital bukan untuk dikhawatirkan, tetapi harus disiapkan.

Lebih lanjut Wakil Ketua MPI PP Muhammadiyah, Roni Tabroni, M.Si., memaparkan tentang aspek digitalisasi, yakni digital Over The Top (OTT) yang berbasis internet. “Dalam konteks KPI itu adalah digital terestial merupakan lembaga penyiaran yang masih menggunakan frekuensi publik, oleh karena itu kita hanya bisa mengakses TV digital kalau masih menggunakan antena,” ujar Roni

Roni juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya konten, adanya daerah-daerah tertentu yang mengalami blankspot dan minimnya sumber daya manusia. Selain itu, kaitannya dengan masyarakat adalah pola konsumsi, diversifikasi konten, dan engagment.

Pemaparan terakhir oleh Direktur TV Muhammadiyah yang membahas tentang Digital Menggoyang Bisnis Televisi. Media digital merupakan media interaktif yang mengacu kepada media baru yaitu interaktif. Sementara penyiaran digital adalah migrasi dari sistem analog.

Makroen juga menjelaskan mitigasi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tantangan digital diantaranya pelaku industri penyiaran, regulasi yang setara, kolaborasi, dan siaran TV Dual-Ban. “Dunia akan berubah ketika TV akan dual,” Pungkas Makroen.

BEM UMJ Harap Ombudsman RI Jadi Jembatan Masyarakat

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (BEM UMJ) melakukan kunjungan ke Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka silaturahmi, di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (11/08/2023). Jajaran BEM UMJ disambut baik oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.

BEM UMJ kemudian melakukan dialog dengan ketua Ombudsman RI.Ombudsman RI sebagai lembaga independen diharapkan mampu menjadi jembatan masyarakat dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Pada kesempatan tersebut Presiden Mahasiswa Sarlin Wagola menyampaikan dua poin penting yang menjadi masukan.

“Pertama, kami berharap Ombudsman RI maksimal dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah-daerah. Masyarakat daerah terlebih wilayah pelosok, masih merasakan kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi. Kedua, penting untuk segera mempercepat revisi Undang-Undang Ombudsman No. 37 Tahun 2008 oleh DPR RI,” tutur Sarlin.

Selain itu, Sarlin mewakili BEM UMJ berharap adanya keterlibatan mahasiswa dalam proses revisi UU tersebut. Keterlibatan mahasiswa adalah wujud untuk membangun kolaborasi yang dapat dilakukan dengan dialog maupun diskusi.

Masukan tersebut ditanggapi positif oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. Menurutnya, mengawasi penyelenggaraan negara dalam pelayanan publik adalah amanat Undang-Undang.

Sebagai lembaga negara yang lahir dari sebuah tuntutan reformasi, ini menjadi konsekuensi menjadi negara demokrasi untuk melakukan penguatan partisipasi publik semakin luas dan maksimal.

Lebih lanjut Najih menerangkan, “Kami terus melakukan komunikasi dengan DPR RI untuk agar dapat segera membahasnya, mengingat UU Ombudsman RI No. 37 Tahun 2008 sudah masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022/2023 sebai inisiatif DPR RI namun belum kunjung dibahas,” ungkapnya.

Najih menegaskan terkait pentingnya revisi UU Ombudsman RI diantaranya terkait tugas dan wewenang, jangka waktu dalam menanggapi laporan, penutupan laporan, laporan hasil pemeriksaan, kode etik Ombudsman RI dan pelibatan partisipasi Masyarakat.

BEM UMJ Lakukan Audiensi dengan KPU RI

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (BEM UMJ) melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), di Kantor Pusat KPU RI, Senin (04/12/2023). Agenda audiensi tersebut merupakan program inisiasi dari Kementrian Luar Negeri BEM UMJ.

Presiden Mahasiswa BEM UMJ Sarlin Wagola bersama segenap jajaran Kabinet Perkasa disambut oleh Kepala Hubungan antar Lembaga KPU RI Dohardo P., dan Biro Parhumas KPU RI Yuliana dan Ana. Pada kesempatan itu Sarlin menyampaikan bahwa audiensi dilakukan dalam rangka mendekati momentum Pemilu 2024.

Ia menegaskan bahwa ini merupakan momentum bagi KPU RI untuk melakukan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat termasuk mahasiswa agar menjadi pemilih cerdas. Selain itu BEM UMJ juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan KPU RI dalam hal keterllibatan pengawalan Pemilu.

Berkaitan dengan hal itu, Menteri Luar Negeri BEM UMJ Chikal Akmalul Fauzi, menerangkan bahwa BEM UMJ akan mengadakan simposium nasional dengan tema Mahasiswa Bicara Pemilu : Dari Evaluasi Menuju Resolusi. Chikal mengatakan bahwa agenda tersebut berdasarkan pada analisis kebutuhan dan masalah. Menurutnya mahasiswa perlu mengetahui perannya untuk mengawal setiap tahapan Pemilu.

Oleh karenanya simposium nasional diharapkan akan mendorong semangat mahasiswa berpartisipasi dalam Pemilu baik menggunakan hak pilihnya dengan cerdas maupun mengawal tahapan Pemilu. Pada audiensi tersebut, BEM UMJ berharap Komisioner Pemilihan Umum RI dapat terlibat sebagai narasumber pada simposium nasional mendatang.

Kepala Hubungan antar Lembaga KPU RI Dohardo mengungkapkan rasa terima kasih pada BEM UMJ yang berkenan menyelenggarakan simposium yang melibatkan KPU RI dengan harapan dapat menjadi forum untuk mensyiarkan Pemilu yang baik.

“Selain itu juga menjadi edukasi bagi mahasiswa sebagai calon pemiliih yang santun, cerdas, dan berintegritas,” ungkap Dohardo. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa KPU RI juga memiliki program KPU Goes to Campus yang dapat selaras dengan program BEM UMJ untuk menjangkau kalangan mahasiswa dan berkolaborasi dengan berbagai ormas.

Sementara itu, Biro Parhumas KPU RI Yuliana menyampaikan bahwa simposium dapat menjadi forum pencerdasan pemilih muda yang kritis, termasuk untuk tidak golput. “Berbeda bukan masalah, jadilah pemilih yang bebas namun tetap bertanggungjawab. Selain dari pada menjadi pemilih yang bebas dan bertanggung jawab, tentu harus juga menjadi pemilih yang cerdas, ” tegasnya.

Mahasiswa juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan bergabung menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini disampaikan Ana, Biro Parhumas KPI RI yang juga hadir. Menurutnya politik yang paling esensial adalah saat dapat memperjuangkan segala hal yang menjadi keahlian. Salah satu contohnya ialah mahasiswa dengan menjadi anggota KPPS.

IMM FKM UMJ Hadiri Seminar di Kesbangpol DKI Jakarta

Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta menghadiri seminar Peningkatan Kerukunan Umat Beragama, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Senin (4/12/2023).

Drs. Taufan Bakri, M.Si selaku ketua Badan Kesbangpol DKI Jakarta hadir sekaligus membuka acara tersebut. Seminar kali ini membahas tentang toleransi dan kerukunan umat beragama yang merupakan salah satu kewajiban bagi setiap umat beragama, Kesbangpol juga mengingatkan untuk berhati-hati dalam menghadapi tahun politik yang akan banyak politisasi agama yang dapat merusak negara Indonesia.

PK IMM FKM yang menghadiri kegiatan tersebut antara lain, Adi Pradito (Ketua Bidang Hikmah), Damar Ananta (Ketua Bidang Kaderisasi), Haidar Musthafa (Ketua Bidang SBO), Shivana Aulia (Anggota Bidang Hikmah), Dan Teddy Pratama (Anggota Bidang SBO).

Damar Ananta Selaku ketua Bidang Kader IMM FKM turut berkomentar “Acara ini merupakan acara yang baik dalam menjaga kerukunan umat beragama dan kader komisariat FKM, sebagai kader IMM harus menjunjung Tinggi toleransi umat beragama.” Ujar Damar.

Adi Pradito selaku ketua Bidang Hikmah juga menambahkan “Saya Berharap Acara ini lebih di masif kan mengingat ini merupakan acara yang baik dalam menjaga kerukunan umat beragama” tambah Adi.

Turut hadir perwakilan dari tokoh-tokoh pemuda dan agama yaitu, Kemenag wilayah DKI Jakarta, Forum Kerukunan Umat Beragama wilayah DKI Jakarta, Persatuan Umat Budha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Komisi HAAK Keuskupan Agung Jakarta, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, PW Muhammadiyah, PW Nahdlatul Ulama, Koordinasi Dakwah Islam, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia, PW Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, DPW Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PW Nasyiatul Aisyiyah, dan Soka Gakkai Indonesia.

Upaya Baru dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah

Kasus kekerasan di lingkungan sekolah semakin memprihatinkan. Dari data yang dicatat Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Chatarina Muliana Girsang, terdapat 127 kasus kekerasan di sekolah yang ditangani sepanjang 2021 hingga 2023. Sebanyak 50 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual, dan kasus paling banyak berkaitan dengan perundungan.

Data tersebut adalah kasus yang ditangani, belum termasuk kasus yang tidak terlapor. Sebagaimana yang dijelaskan oleh dosen Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Dr. Khaerul Umam Noer, bahwa kasus kekerasan di sekolah adalah fenomena gunung es.

Sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan satuan pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Kasus Kekerasan di Lingkungan Sekolah.

Berkaitan dengan upaya penanganan kasus kekerasan di satuan pendidikan, Khaerul Umam melaksanakan program yang kemudian mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek. Program tersebut dilakukan di Yayasan At-Taqwa, Bekasi, selama kurang lebih tiga bulan sejak Juli hingga November 2023. Umam, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa programnya menyasar pada 4 level stakeholder, yaitu kepala sekolah, satuan tugas, siswa, dan wali kelas.

Level pertama, kepala sekolah. Pihak yang memiliki kewenangan utama dalam mengambil kebijakan dalam hal membentuk madrasah ramah anak atau sekolah ramah anak adalah kepala sekolah. Maka dalam menangani kasus kekerasan perlu didukung dengan kepala sekolah yang memiliki perspektif terhadap sekolah ramah anak. “Peran utama kepala sekolah ialah menyusun regulasi dan kebijakan. Kebijakan yang ramah anak dan melindungi anak, harus dimulai dari level atas. Kalau stakeholdernya tidak punya perspektif, jangan harap program ini berjalan,” ujar Umam.

Dalam ketentuan pemerintah pusat, terdapat enam indikator sekolah ramah anak. Namun Umam, fokus pada dua indikator yaitu regulasi dan program.

Regulasi menjadi cantolan hukum yang mempertegas posisi sekolah dalam komitmennya membentuk sekolah ramah anak. Umam tegas menyatakan bahwa sekolah ramah anak tidak hanya ditunjukkan oleh ‘plang’ tapi regulasi yang jelas hitam dan putihnya.

Sementara itu, regulasi kemudian didukung dengan program-program penguatan misalnya kelas parenting. “Kepala sekolah ditantang komitmennya untuk menggunakan anggaran untuk program sekolah ramah anak. Pemerintah sudah membolehkan penggunaan dana untuk program ramah anak,” jelas Umam.

Dalam rangka melaksanakan program ramah anak ini, sekolah juga dapat bekerja sama dengan lembaga maupun perguruan tinggi. Kolaborasi dapat berupa pengabdian kepada masyarakat maupun bentuk lainnya.

Level kedua adalah satuan tugas atau dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disebut sebagai Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Umam menilai level ini krusial karena berperan dalam melaksanakan tugas lapangan. Oleh karenanya Umam meyakini satuan tugas harus memiliki pengetahuan yang dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Permendikbud mengatur bahwa satuan tugas adalah guru, selain kepala sekolah, yang tidak pernah melakukan kekerasan. Namun dalam program ini, Umam bersama Yayasan At-Taqwa Bekasi memperluas cakupan tersebut. “Sebetulnya yang dibutuhkan bukan kriteria tapi bagaimana bentuk penguatannya. Guru jadi satgas harus punya pengetahuan macam-macam, dan ini yang belum diatur oleh regulasi dari pemerintah,” katanya.

Menurut Umam regulasi dari pemerintah mentok hanya mengatur sampai penentuan orang yang menjadi satuan tugas yang seharusnya diatur lebih jauh tentang pengetahuan yang harus dimiliki. Oleh karenanya Umam mendorong upaya penguatan satuan tugas agar dapat melaksanakan tugasnya di lapangan. “Di program kami, satuan tugas akan diberikan pengetahuan tentang hukum, paralegal, psikologi korban, reproduksi, kesehatan mental, dll. Menurut kami itu krusial, satuan tugas harus punya pengetahuan itu sehingga ketika bekerja mereka punya pengetahuan. Percuma kalau buat institusi baru yang hanya menambah beban kerja orang-orang. Pengetahuan ini yang sayangnya tidak diatur oleh Permendikbud,” tambah Umam.

Sama halnya dengan level pertama, level kedua ini juga harus memiliki perspektif. Umam lagi-lagi memprediksi apabila satuan tugas tidak memiliki perspektif, maka program pencegahan dan penanganan kekerasan tidak akan berjalan.

Dua level selanjutnya adalah teman atau Umam menyebutnya peer group, dan wali kelas. Dua stakeholder ini yang menurut Umam diabaikan oleh pemerintah ketika menyusun kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Teman menjadi bagian dari level pencegahan dan penanganan kekerasan karena anak biasanya akan banyak membagi cerita dengan temannya.

“Dua stakeholder ini belum secara serius dipertimbangkan. Wali kelas itu orang yang hampir setiap hari bertemu dengan anak jadi mengetahui dan mengamati tingkah anak. Biasanya yang aware itu wali kelas. Sementara teman atau peer group, karena anak biasanya kalau ada apa-apa cerita ke temannya. Jarang yang cerita ke orang tua apalagi kepala sekolah. Nah penting untuk dua pihak yang terabaikan ini punya juga pengetahuan dan perspektifnya,” kata Umam.

Bahkan Umam menilai dua stakeholder tersebut memiliki peran penting. Guru wali kelas sebagai early warning system sekaligus support system. Jadi ketika mendapati keanehan pada anak, wali kelas dapat melakukan tindakan tepat dengan melapor pada satuan tugas.

Begitu pula dengan teman yang merupakan support system. Ketika siswa mendapati temannya mengalami kekerasan, maka temannya dapat tindakan tepat dengan melapor pada wali kelas atau satuan tugas. Maka keduanya harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana dan kepada siapa melaporkan kasus.

Keempat level ini akan membentuk alur yang bermuara pada penguatan seluruh stakeholder yaitu implementasi dari pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan. Siswa dan wali kelas mengetahui bagaimana dan kepada siapa harus melapor. Satuan tugas mengetahui perannya dalam menerima dan menindak lanjuti laporan. Kepala sekolah mengetahui perannya dalam mendukung program tersebut.

“Dalam sudut pandang kami, keempatnya harus berjalan. Maka itu yang kami sasar. Kami berkali-kali mengundang siswa, wali kelas, satgas, dan kepala sekolah, karena program ini tidak bisa hanya datang lalu pergi atau hit and run. Harus ada pendampingan berkelanjutan dan melihat perkembangannya,” katanya.

Umam menyampaikan bahwa apabila sekadar membentuk satuan tugas adalah hal yang mudah. Namun yang ditekankan oleh Umam dari pengalamannya di Yayasan At-Taqwa, satuan tugas harus memiliki pengetahuan dan alat. Tanpa pengetahuan dan alat maka satuan tugas hanya akan menambah beban biaya sekolah di tengah gaji guru yang kecil bahkan sangat kecil.

“Satgas ini diberikan alatnya berupa SOP dan buku panduan sehingga bisa bekerja sesuai ketentuan. Apabila berharap tidak ada kasus kekerasan rasanya agak sulit, tapi setidaknya melalui program ini kasus kekerasan bisa ditangani. Tools itu bisa bermanfaat dalam penanganan kekerasan di sekolah,” tutup Umam.

Dosen FISIP UMJ Tegaskan Perlu Ada Kolaborasi di RAN PE Jilid 2

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ) Debbie Affianty, M.Si., tegaskan perlu adanya kolaborasi dalam merumuskan RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme) Jilid 2.

Hal itu disampaikannya pada saat menanggapi hasil riset tim IRE (Institute for Research and Empowerment) yang digelar secara hybrid, Selasa (05/12/2023). Dosen Program Studi Ilmu Politik ini hadir mewakili Tim Pokja Tematis RAN PE. Debbie mengapresiasi hasil riset tim IRE sebagai peneliti yang dipercaya oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Debbie menyatakan bahwa sebelum pemerintah, CSO (Civil Society Organization) telah bergerak lebih dulu. “Teman-teman CSO di daerah maupun nasional ada yang bekerja di bagian pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, ada juga yang mengurus korban. Jadi pada 2017 semua yang bergerak itu berupaya untuk dikumpulkan dan bergabung dalam working group (WGWC),” ungkap Debbie.

WGWC (Working Group on Women Preventing Countering Violent Extremis) kemudian bergabung di Tim POKJA Tematis RAN PE dan menjadi lokomotif dalam mengumpulkan CSO secara nasional untuk mendesain POKJA. WGWC dibagi menjadi 7 divisi yaitu pengarusutamaan gender, kesiapsiagaan, pencegahan, hukum, komunikasi strategis, rehabilitasi, dan kepemudaan.

“Dari paparan temuan penelitian INFID, kami dapat amunisi bahwa RAN PE harus ada jilid 2. Penting sekali karena perlu kerangka hukum untuk mengikat Pemerintah Daerah supaya sama-sama bersama CSO untuk penanggulangan dan pencegahan terorisme,” tegas Debbie.

Selain itu dalam RAN PE Jilid 1, PUG (pengarusutamaan gender) disebutkan dalam lampiran bukan di batang tubuh. Oleh karenanya pada RAN PE Jilid 2, PUG ditegaskan Debbie harus ada di batang tubuh. Saat ini ada Rencana Aksi Daerah (RAD PE) yang sudah dibuat dan mayoritas atas inisiasi CSO.

Alasan selanjutnya ialah, RAN PE harusnya bisa menjadi wadah pemberdayaan perempuan. Hal ini disampaikannya karena banyak isu perempuan dengan terorisme misalnya yang berkaitan dengan korban, aktivis pro perdamaian, dan pembuat kebijakan.

“Ini yang harusnya dilihat dalam RAN PE, tidak hanya mengurus aktornya. Maka RAN PE harus diramu bersama-sama. Kita melihat selama ini perspektif gender itu hanya lip service. Perempuan hanya sebagai peserta, bukan yang membuat kebijakan,” ujarnya.

Debbie mengungkapkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan karena keberadaan perempuan tidak bisa hanya dilihat secara fisik tapi juga perlu melihat pengalaman, perspektif, dan segala hal yang berkaitan. Oleh karenanya ia sangat berharap RAN PE Jilid 2 dapat diramu bersama CSO.

Diskusi dan Diseminasi Hasil Penelitian “Kenapa RAN PE Perlu Dilanjutkan?” dihadiri oleh Direktur INFID Misthohizzaman, Plh. Kepala BNPT Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen. Pol. Ibnu Suhendra, dan Direktur IRE Dina Mariana. Hadir pula dua penanggap lainnya yaitu Kasubdit Kerjasama Regional BNPT Yaenurendra H.A.P., Kasi Dit. Kewaspadaan Nasional Kemendagri Ardi Dj.

Public Affairs Harus Paham Regulasi dalam Menghadapi Kebijakan Baru

Public Affairs harus mengetahui dan memahami regulasi, sebab dalam beberapa kasus pemahaman regulasi ini akan membantu Public Affairs dalam menghadapi kebijakan-kebijakan baru. Hal tersebut diungkapkan oleh Corporate Secretary PT Pertamina Gas, Muhammad Baron, dalam Kuliah Umum yang digelar Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), Selasa (5/12/2023).

Kuliah Umum bertajuk “Public Affairs and Influencing Public Policy” ini diselenggarakan di Aula Kasman Singodimedjo FISIP UMJ dan dibuka oleh Wakil Dekan 3 FISIP UMJ, Dr. Fal. Harmonis, M.Si. Kuliah Umum ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru kepada mahasiswa untuk bisa mengembangkan keterampilan praktis yang relevan, seperti analisis risiko, manajemen, perubahan kebijakan dan pemahaman tentang regulasi.

Mengawali kuliah umum, Baron memberikan overview tentang industri, dari hulu ke hilir. Ia memaparkan tentang Pertamina sebagai salah satu perusahaan yang memiliki visi ke depan dan selalu berupaya untuk terus melakukan perubahan sebagai kunci keberlangsungannya sampai saat ini. Bahkan, sejak pertama kali berdiri hingga menginjak usianya yang ke-66 tahun, Pertamina sudah beberapa kali melakukan pergantian logo perusahaan.

Selain itu, pada tahun 2018 Pertamina juga melakukan restrukturisasi dengan membentuk Holding Migas dan Subholding Gas. Tujuannya adalah memastikan bahwa Holding dan Subholding di Pertamina secara keseluruhan bisa mencapai nilai pasar sampai dengan USD 100 Milyar.

“Untuk terus bisa menjalankan tugas dan bertahan sampai sekarang, Pertamina harus bisa melaksanakan mapping atas stakeholder,” jelas Baron.

Mapping diawali dengan melakukan analisa, identifikasi, pelaksanaan engagement, perencanaan, dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mencapai satu goals yang sama antara satu perusahaan dengan stakeholder.

“Komunikasi itu paling penting, bagaimana kita memanage hubungan baik di internal maupun eksternal. Jadi kita di perusahaan harus bisa mengkomunikasikan apa arah perusahaan, bagaimana kita bisa sama-sama menuju goals yang kita tuju. Tapi untuk maju ke depan, akan ada tantangan lainnya yang jauh lebih besar, ada stakeholder, government, media yang harus bisa kita komunikasikan,” papar Baron lebih lanjut.

Baron lantas menjelaskan tentang stakeholders management yang akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi keterlibatan serta pengaruh stakeholder terhadap perusahaan. Melalui stakeholders management, perusahaan dapat menyusun strategi pengelolaan stakeholder sebagai upaya dalam meminimalisir terjadinya isu dan permasalahan yang terjadi, menentukan strategi komunikasi yang efektis serta mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Baron juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa peserta Kuliah Umum, bahwa Public Affairs harus mengetahui dan memahami regulasi. Dalam beberapa kasus, pemahaman regulasi membantu Public Affairs dalam menghadapi kebijakan-kebijakan baru. Perubahan kebijakan pemerintah tentu dapat menciptakan tantangan dalam industri komunikasi, di antaranya adalah bagaimana seorang komunikator harus mampu meyakinkan stakeholder.

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan tersebut, seorang Public Affairs juga dituntut untuk memiliki ide-ide atau keterampilan agar mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi. “Ini bisa terjadi ketika kita sudah mempersiapkan mapping, riset, dan mengenali diri sendiri, baru kita bisa keluar dari tantangan tersebut,” ujar Baron.

Dalam hal ini, peran Public Affairs adalah bagaimana bisa memberikan Informasi dan sosialisasi kepada internal maupun eksternal. Oleh karenanya, mahasiswa sebagai generasi penerus juga perlu bisa melakukan engagement sebagai bekal menghadapi dunia kerja nantinya.

Menutup kuliah umum, Baron menyampaikan pesan kepada mahasiswa bahwa apapun yang dihadapi saat ini akan ada akhirnya. Maka dari itu, jangan terlena dan nikmatilah apapun yang dilakukan saat ini.

Ini adalah kali pertama bagi Prodi Ilkom UMJ untuk menghadirkan seorang praktisi yang bergerak di bidang industri migas. Kegiatan diikuti oleh mahasiswa dan dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMJ dengan konsentrasi Public Relation dan Prodi Administrasi Publik.

Webinar Mahasiswa FKM UMJ Angkat Topik Akhiri AIDS di 2030

Dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia, Mahasiswa Magister Peminatan Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKM UMJ) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang menggelar webinar mengangkat topik Bergerak Bersama Komunitas Akhiri AIDS 2030, Rabu, (6/12/2023). Kegiatan ini juga didukung oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Pergerakan Anggota Muda IAKMI (PAMI) Nasional.

Webinar yang digelar secara daring ini menghadirkan tiga narasumber diantaranya Ketua Tim Kerja sama HIV PIMS, Dr. Endang Lukitosari, United Nation Programme on HIV and AIDS Indonesia, Bagus Rahmat Prabowo, dr, MScPH, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Dini Anggraeni, MM., sebagai Keynote Speech.

Setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari AIDS sedunia. Tema yang diambil pada webinar kali ini menggaris bawahi bahwa kolaborasi, keterlibatan aktif masyarakat, dan komitmen bersama menjadi penting untuk mencapai target global dalam mengeliminasi AIDS di tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Dini Anggraeni, MM.

AIDS merupakan salah satu penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian, sehingga penting untuk memunculkan kesadaran dan tindakan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh komunitas global terkait HIV dan AIDS. Peran aktif komunitas adalah kunci utama dalam mencapai tujuan untuk menciptakan perubahan positif, memberikan dukungan dan menghancurkan dinding stigma yang terkadang masih menjadi punggawa bagi pencegahan HIV AIDS.

“Dengan bergerak bersama kita dapat membangun lingkungan yang mendukung, memberdayakan dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat,” Ungkap Dini. Lebih lanjut Dini mengatakan bahwa Dinas Kesehatan kota Tangerang berkomitmen untuk mengeliminasi AIDS di 2030 dengan menyediakan pelayanan yang ramah, terjangkau, dan berkualitas.

Ketua Tim Kerja sama HIV PIMS, Dr. Endang Lukitosari, MPH., sebagai narasumber pertama menjelaskan tentang Komitmen Kementerian Kesehatan dalam eliminasi AIDS 2023. Mengawali pemarapan, Endang menjelaskan tentang data epidemi HIV di Indonesia dan target ending AIDS. “Dalam data HIV-AIDS, kita semua harus bisa berkolaborasi menghasilkan data, mengkoreksi, dan memanfaatkan data menjadi advokasi yang bisa menjadi kebijakan,” Jelas Endang.

Adapun strategi ending AIDS yang dicanangkan meliputi percepatan pencapaian 95% orang mengetahui status HIV melalui tes deteksi dini, 95% dari ODHIV mendapatkan pengobatan ARV, dan 95% ODHIV ON ARV Virus Tersupresi. Peran komunitas harus mampu mendukung temuan kasus pada kelompok populasi kunci.

Endang menyebut tantangan yang dihadapi dalam penurunan angka AIDS yakni upaya pencegahan belum cukup efektif, belum semua fasilitas kesehatan memberi pelayanan pengobatan HIV, banyak lost to follow up dari ODHIV, dan banyak ODHIV yang belum mendapat akses untuk tes viral load.

United Nation Programme on HIV and AIDS Indonesia, Bagus Rahmat Prabowo, dr, MScPH, yang hadir sebagai narasumber kedua memaparkan tentang Peran Komunitas dalam melakukan penjangkauan, pendampingan, dan perlindungan kpeada ODHV. Menurutnya, komunitas memainkan peran penting dalam pencegahan HIV, pendampingan ODHIV, perlindungan hak-hak, mengurangi stigma, dan mendukung kesetaraan Kesehatan karena komunitas memiliki akses yang lebih baik ke ODHIV di lingkungan sekitarnya. Integrasi program HIV dengan komunitas dapat meningkatkan akses ke layanan dan mendukung individu yang terinfeksi HIV secara holistic.

Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran tentang HIV adalah kunci untuk mengurangi stigma, meningkatkan pemahaman, dan mendorong tindakan positif. Kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, akademisi, media, dan organisasi masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan HIV. Dukungan emosional dan sosial dari komunitas juga menjadi kunci dalam membantu ODHIV untuk hidup sehat dan berkontribusi pada upaya global untuk mengakhiri AIDS.

Sebagai narasumber ketiga, Majelis Pakar Pengurus Pusat IAKMI, Husein Habsy, SKM., M.Comm. menjelaskan tentang Peran Organisasi Profesi dalam eliminasi AIDS 2023. “Sebagai sebuah organisasi profesi, fokus utama yang dilakukan adalah penguatan kompetensi dari para anggota. Namun, pada beberapa isu para anggota dan pengurus mampu untuk menjalankan berbagai intervensi sesuai dengan minatnya termasuk pada bidang kesehatan masyarakat,” Ujar Husein.

IAKMI merupakan salah satu organisasi Kesehatan masyarakat yang bersifat independen dan multidisipliner dalam bidang Kesehatan masyarakat untuk kepentingan Kesehatan masyarakat. Adapun peran tenaga kesmas dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS diantaranya pengelolaan program HIV-AIDS, melakukan temu ilmiah, seminar, workshop, training on HIV-AIDS, melakukan pengabdian masyarakat berupa edukasi/penyuluhan, konsultasi, melakukan publikasi seperti jurnal, buku, artikel, dan turut berkontribusi untuk mencapai target ending AIDS 2023.

FIP Juarai Lomba Bulu Tangkis Piala Rektor Kategori Mahasiswa

Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIP UMJ) juarai perlombaan Bulu Tangkis Piala Rektor Kategori Mahasiswa dalam rangka Milad ke-68 UMJ. Baik partai putra maupun putri, keduanya meraih juara 1 setelah melewati beberapa pertandingan pada babak penyisihan dan semi final.

Pertandingan Bulu Tangkis Kategori Mahasiswa ganda putra ini digelar di Gor Bulu Tangkis UMJ, Rabu (06/12/2023). Laga final mempertemukan Hilal Ramadhan dan M. Ridwhanul Arifin dari FIP (tim A) dengan Fikri dan Imam dari Fakultas Pertanian. Duel Hilal dan Ridwhanul bukan satu-satunya dari FIP yang mendapat juara. Tim B FIP yaitu Muhammad Syaikha dan Syahrul juga berhasil merebut juara 3.

*Laga final Ganda Putri FIP melawan FEB di Gor Bulu Tangkis UMJ, Kamis (07/12/2023).*

Tak mau kalah dari Tim Putra, Tim Putri FIP yaitu Wikhe Nurholidana dan Alifah Octavia juga terus melenggang dari babak penyisihan hingga babak final. Keduanya berhasil merebut juara 1 setelah mengalahkan pasangan Aliya Nurfitriabu dan Fadia Azzahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan skor akhir 42-36.

Saat ditemui seusai pertandingan, Alifah dan Wikhe mengaku sangat senang bisa memenangkan pertandingan. Wikhe mengaku tidak ada persiapan khusus dalam mengikuti pertandingan itu. Sementara Alifah kerap berlatih di club bulu tangkis yaitu Bina Bangsa.

“Rasanya pasti senang karena mewakili FIP. Tadi sempat ada rasa tegang dan takut mengecewakan. Tapi alhamdulillah bisa memberikan penampilan maksimal meskipun ada kesalahan beberapa kali,” ungkap Alifah, mahasiswa Prodi Pendidikan Olahraga ini.

Bulu Tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam rangka memperingati Milad ke-68 UMJ. Rangkaian milad juga dimeriahkan dengan berbagai lomba lain yaitu sepak bola, bola voli, dan akustik.

UMJ Terima Kunjungan Studi Banding Politeknik STIA LAN Bandung

UMJ menerima kunjungan studi banding atau benchmark Politeknik STIA LAN Bandung. Wakil Rektor II UMJ Dr. Ir. Mutmainah, MM., menyambut pimpinan Politeknik STIA LAN Bandung di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Muhammadiyah Civilization Centre, Rabu (06/12/2023).

Pada pertemuan itu, Wakil Rektor II didampingi oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Pusat Data, Teknologi, dan Informasi, serta Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional. Topik yang menjadi bahasan pada benchmark seputar layanan teknis akademik, pedoman penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan sistem atau digitalisasi layanan akademik, integrasi layanan perkuliahan, penelitian dan penunjang lainnya, serta sarana dan prasarana pendukung akademik.

Koordinator Akademik dan Kerja Sama Politeknik STIA LAN Bandung Melati Dewi Asri, S.Pd., M.E., menyampaikan bahwa becnhmarking merupakan upaya untuk menemukan strategi dalam pelayanan dan pengelolaan mahasiswa reguler. Diketahui kampus kedinasan ini mulai menerima mahasiswa reguler sejak bertransformasi kelembagaan menjadi perguruan tinggi vokasi.

“Kami juga sudah benchmark ke perguruan tinggi lain. UMJ salah satu perguruan tinggi tujuan kami, dilihat dari segi kredibilitas dan reputasi dirasa sudah sangat baik. Apalagi jumlah mahasiswa banyak, kami ingin melihat bagaimana pengelolaan dan pelayanannya,” ungkap Melati saat dimintai keterangan seusai pertemuan.

Ia juga mengungkapkan harapannya dapat menjalin hubungan lebih erat dengan UMJ melalui MoU (memorandum of understanding). Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari Wakil Rektor II UMJ Dr. Ir. Mutmainah, MM. Menurutnya UMJ juga dapat melakukan studi banding ke Politeknik STIA LAN Bandung.

“Politeknik STIA LAN Bandung adalah kampus negeri yang kekhususannya di bidang administrasi maka UMJ juga bisa melakukan studi banding khususnya untuk FISIP dan FEB. Kerja sama juga dapat dilakukan melalui program pertukaran mahasiswa, pengembangan karir lulusan, dan jejaring dunia kerja,” ujar Mutmainah.

Mutmainah juga menerangkan kunjungan tersebut menunjukkan bahwa UMJ cukup diakui oleh perguruan tinggi di luar DKI Jakarta dan menjadi dorongan semangat bagi UMJ untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada mahasiswa terutama akademik. “Sekarang ini benchmark digitalisasi menjadi dominan. Oleh karenanya pengembangan UMJ di bidang digitalisasi khususnya sistem informasi harus lebih ditingkatkan lagi,” tutupnya.

SMA PGRI 109 Raih Juara 1 Piala Rektor dan Ikalum UMJ 2023

SMA PGRI 109 Tangerang meraih juara satu Piala Rektor dan Ikalum UMJ 2023 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Jakarta (UKM UMJ) Cabor Sepakbola, di Stadion UMJ, Jum’at (08/12/2023).

SMA PGRI 109 Tangerang berhasil mengalahkan SMAN 6 Tangerang dengan skor 2 – 1 dan sekaligus menempatkan SMAN 6 Tangerang di posisi Runner Up. Posisi juara 3 dimenangkan oleh SMAN 17 Kabupaten Tangerang yang menang Walkover (WO) atas lawannya SMA YP Karya karena tidak hadir dalam pertandingan.

Sebanyak tiga puluh SMA/SMK Sederajat Sejabodetabek mengikuti turnamen yang dilaksanakan mulai dari 25 November sampai 8 Desember 2023. Turnamen ini menggunakan sistem gugur, sehingga peserta yang kalah langsung keluar dari turnamen.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor IV Dr. Septa Chandra, S. H., M. H., Ketua Ikatan Alumni UMJ (Ikalum UMJ) A. Kamil Prinduri, S. E., M. M., dan Ketua Umum UKM Olahraga UMJ Muhammad Iqbal Ibnu yang turut memberikan sambutan diakhir acara.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor IV Dr. Septa Chandra, S. H., M. H., mengucapkan selamat dan berterimakasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, “Kami dari jajaran pimpinan UMJ mengucapkan selamat dan sukses atas prestasi yang didapat semoga menjadi kebanggaan bagi sekolah masing-masing,” ujar Septa.

Selanjutnya, A. Kamil Prinduri, S. E., M. M., dalam sambutannya berpesan bahwa “Saya ucapkan selamat kepada yang juara dan yang belum juara terus bekerja keras dan berusaha untuk menjadi lebih baik,” jelas Kamil.

Acara ditutup dengan penyerahan piala kepada peserta dan foto bersama Wakil Rektor IV Dr. Septa Chandra, S. H., M. H., Ketua Ikatan Alumni (Ikalum) UMJ A. Kamil Prinduri, S. E., M. M., dan Ketua Umum UKM Olahraga UMJ Muhammad Iqbal Ibnu.

Prodi Ilkom UMJ Berikan Pelatihan Kepada Tim Litbang KPI

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta memberikan pelatihan metode penelitian dan media monitoring kepada Tim Litbang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jum’at, (8/12/2023). Pelatihan ini merupakan inisiasi Laboratorium Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ dengan Litbang KPI Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman praktis di industri penyiaran.

Menghadirkan pemateri yang berpengalaman di bidangnya, peserta pelatihan diberikan wawasan mendalam tentang metode penelitian terkini dan teknik media monitoring yang efektif. Para peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang teknik-teknik terbaru dalam menganalisis tren penelitian dan memantau media dengan efektif.

Pelatihan metode penelitian dan media monitoring kepada Tim Litbang Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jum’at, (8/12/2023).

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, Dr. Oktaviana Purnamasari, M.Si., mengatakan kegiatan ini memberikan implikasi positif bagi sinergitas antar dua lembaga yakni Litbang KPI dan Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ. “Untuk ke depannya, pelatihan seperti ini akan terus dikembangkan oleh Laboratorium Ilmu Komunikasi FISIP UMJ untuk berbagai instansi yang membutuhkan, sehingga dunia akademis perguruan tinggi mampu memberikan sumbangan positif dalam bidang keilmuan di masyarakat,” Ungkap Okta.

Amin Shabana, S.Sos, M.Si selaku Komisioner KPI sekaligus dosen FISIP UMJ menjelaskan bahwa workshop metodologi ini sangat penting dalam mendukung kerja tim Litbang KPI.

Melalui pelatihan ini, tim Litbang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas industri penyiaran. Pelatihan akan berlangsung hingga Sabtu 9 Desember 2023 dan akan diisi dengan berbagai agenda pelatihan lainnya.